08 September 2020 08:58



Bersama ini
disampaikan Surat dari Bapak Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada seluruh
Kepala Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
sebagaimana terlampir.





Menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian
Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 bersama dengan Satgas Koordinasi
Pencegahan Wilayah IX Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia
yang dilaksanakan via Zoom Teleconference
yang dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 24 Agustus 2020, maka salah satu sub
indikator Pengadaan Barang/Jasa pada Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi yang harus dicapai dan dilaksanakan adalah “Reviu HPS”.





Kegiatan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ini akan dilaksanakan
oleh Inspektorat
. Oleh karena itu, diminta kepada seluruh Kepala Perangkat
Daerah untuk memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan yang ada di
lingkungannya masing-masing agar sebelum menetapkan HPS, maka terlebih dahulu harus
dilakukan reviu dengan menyampaikan
nilai HPS kegiatannya ke inspektorat. Hal ini penting untuk dilaksanakan dalam
rangka mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif, efisien dan
akuntabel. Disamping itu, kegiatan ini juga merupakan sebagai bentuk kegiatan Probity Audit di lingkungan Pemerintah
Daerah. Untuk kegiatan Reviu HPS ini minimal dilakukan terhadap Kegitan-Kegiatan
yang bersifat strategis di Kabupaten
Lima Puluh Kota. Kegiatan Reviu HPS ini dilaksanakan SEBELUM PPK menyampaikan Dokumen Persiapan Pengadaannya Ke UKPBJ
Kabupaten Lima Puluh Kota. Demikianlah disampaikan, untuk dapat dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Terima kasih.



Lampiran: