23 Desember 2020 13:16

Bersama ini disampaikan Surat dari Sekretaris
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditujukan kepada seluruh Kepala Perangkat
Daerah Perihal Penunjukan Personil Pejabat Pengadaan Mulai 1 Januari 2021.





Sesuai dengan Surat Edaran Kepala LKPP Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tanggal 21 Desember 2020 Tentang Penjelasan Atas
Penugasan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa dalam Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, yang mana salah satu substansinya disampaikan bahwa Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa wajib ditugaskan sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan.



Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini
disampaikan hal sebagai berikut :



a. Bagi
Perangkat Daerah (OPD) yang sudah memiliki ASN sebagai Pejabat Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, wajib menugaskan personil tersebut sebagai
Pejabat Pengadaan untuk memproses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa yang ada di
Unit Kerja Saudara.



b. Dalam
hal setelah dilakukan penugasan sebagaimana dimaksud huruf a, masih terdapat
kekurangan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka Saudara dapat menugaskan
Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan
Barang/Jasa sebagai Pejabat Pengadaan.



c. Dalam
hal setelah dilakukan penugasan sebagaimana dimaksud huruf b, masih terdapat
kekurangan Aparatur Sipil Negara untuk ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan,
maka Saudara dapat menugaskan Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat
Keahlian Tingkat Dasar di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagai Pejabat
Pengadaan sampai dengan 31 Desember 2023.



Namun demikian, Kami minta kepada Saudara untuk
selalu mengutamakan dan memaksimalkan personil Pejabat Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa yang ada di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau
yang ada di Perangkat Daerah lainnya, untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan.
Dapat juga disampaikan kepada Saudara bahwa Pejabat Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa agar juga dilibatkan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa
mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dilakukannya serahterima hasil
pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.



Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lampiran: